Sabtu, 20 Oktober 2018
Home/ Berita/ Terkait Kebijakan Impor Beras, Hajriyanto: Pemerintah Harus Jujur

Terkait Kebijakan Impor Beras, Hajriyanto: Pemerintah Harus Jujur

MUHAMMADIYAH.OR.ID, KLATEN - Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton dari Vietnam dan Thailand. Langkah tersebut diambil pemerintah guna mengamankan kebutuhan pangan di Indonesia.

Menanggapi langkah tersebut, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Hajriyanto Y Thohari mengatakan, pemerintah harus memberikan penjelasan kepada masyarakat terutama pada petani Indonesia atas kebijakan impor beras tersebut.

Hajriyanto menilai, jika pemerintah tidak segera menjelaskan alasan dilakukannya impor beras tersebut, maka kebijakan ini akan dipandang sebagai sebuah kebijakan yang tidak menguntungkan petani Indonesia.

“Karena dengan impor beras ini akan berdampak pada hasil pertanian yang didapat oleh petani Indonesia, dan juga akan berpengaruh dalam penjualan, karena akan selalu bersaing dengan beras-beras impor,” ujar Hajriyanto selepas menghadiri launching program gerakan petani bangkit yang diinisiasi Lazismu dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Klaten pada Ahad (14/1) di Klaten.

Kebijakan beras impor ini apabila tidak dikendalikan dengan baik akan menjatuhkan posisi pertanian Indonesia sendiri. Oleh karena itu, pemerintah harus benar-benar memberikan penjelasan kepada para petani, jangan sampai dibalik kebijakan tersebut terdapat trik-trik yang bersifat politik, dan juga trik-trik yang sifatnya mencari keuntungan sesaat yang sebetulnya bukan diperuntukkan untuk kepentingan rakyat Indonesia apalagi petani Indonesia.

“Sering kali hal semacam ini digunakan untuk kepentingan politik tertentu, salah satunya dalam menghadapi tahun politik 2018 dan 2019, dan alhasil pemerintah harus menjelaskan impor beras ini tidak ada hubungannya dengan tahun poltiik,” tegas Hajriyanto.

Selain itu, Hajriyanto berpesan agar pemerintah dapat menjelaskan bahwa kebijakan tersebut benar-benar dibutuhkan petani Indonesia.

“Kita tunggu penjelasan dari pemerintah terkait kebijakan impor beras ini, apakah akan menguntungkan petani atau tidak, pemerintah harus jujur untuk hal ini,” pungkas Hajriyanto. (adam)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *